Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) diundang oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemendikbud untuk menghadiri Pra Kongres Kebudayaan Indonesia, 4-6 November 2018 di The Sultan Hotel and Residence Jakarta. Selain MGMP dan AGSI, kegiatan Pra Kongres Kebudayaan ini dihadiri oleh perwakilan yang meliputi beberapa bidang, yaitu Infrastruktur dan kelembagaan seni; seni pertunjukan; seni musik; manuskrip dan sastra sampai ke pemanfaatan; masyarakat adat dan kepercayaan; data kebudayaan; kajian pendidikan tinggi; diaspora budaya; keberpihakan khusus; budaya dan lingkungan hidup.

Hilmar Farid (Dirjen Kebudayaan) dalam sambutannya mengatakan bahwa hadirnya UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan merupakan sebuah hal yang luar biasa, karena sepanjang Republik ini berdiri, baru sekarang ada aturan yang berbicara secara khusus mengenai kebudayaan. UU tersebut sebenarnya merupakan pengejawantahan dari UUD 1945, pasal 32 ayat 1 bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Pra Kongres Kebudayaan ini adalah amanat dari UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang bertujuan menyusun strategi kebudayaan. Pra Kongres ini merupakan bagian dari Kongres Kebudayaan yang pada penyelenggaraannya bertepatan dengan 100 tahun usia Kongres Kebudayaan. kita berada pada sebuah momen historis, ungkap Hilmar.

MGMP dan AGSI mendapatkan tugas merumuskan permasalahan, inisiatif, dan rekomendasi berkaitan dengan peran kurikulum dan guru dalam memajukan kebudayaan Indonesia. Diantara perwakilan MGMP Sejarah antara lain, Warsono (Provinsi DKI Jakarta),  Yayan Syalviana (Provinsi Jawa Barat), Ersontowi (Provinsi Lampung), Abdul Asis (Provinsi Sulawesi Selatan), Sudarso (Provinsi Sulawesi Tenggara), Etty Kasiyanti (Provinsi Sumatera Barat), Sari Octavia (Provinsi Kalimantan Selatan), dan Sumardiansyah Perdana Kusuma (Presiden AGSI).

Etty Kasiyanti mengemukakan bagaimana masyarakat Minangkabau sudah memajukan kebudayaan asli melalui penyusunan bahan ajar berbasis sejarah lokal. Pemerintah daerah kami sangat perduli terhadap nilai-nilai adat, terutama yang berkaitan dengan pendidikan karakter. Guru sejarah perlu memperoleh akses terhadap sumber-sumber belajar, jelas Ersontowi. Menurut Sudarso daerah kaya akan peninggalan-peninggalan sejarah, melestarikan dan menjadikannya sebagai bahan pembelajaran adalah bagian dari upaya pemajuan kebudayaan. Sekolah perlu menjalin hubungan dengan pihak luar dalam bentuk program kemitraan, ujar Sari Octavia. Hal krusial sebenarnya ada pada implementasi di lapangan, bagaimana guru harus mampu merancang, melaksanakan, dan juga menilai pembelajaran, tegas Warsono.

Penyampaian masalah dan rekomendasi mewakili bidang MGMP dibacakan langsung oleh Sumardiansyah meliputi: (1) Pemerintah perlu membuat regulasi mengenai perlunya ekstrakurikuler wajib, yang berbasis pemajuan kebudayaan; (2) Pemerintah perlu memberikan porsi secara khusus mengenai muatan lokal, sosialisasi dan pengejawantahan Pemajuan Kebudayaan dalam pelatihan-pelatihan Kurikulum 2013 sebagaimana amanat Permendikbud 79/2014 dan UU 5/2017; (3) Pemerintah perlu memberikan porsi Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sosialisasi dan pengejawantahannya dalam pelatihan-pelatihan Kurikulum 2013 sebagaimana amanat Permendikbud 27/2016; (4) Mengembalikan struktur kurikulum Sejarah Indonesia di SMK sebagaimana amanat Permendikbud 60/2014, UU 5/2017, dan Nawacita; (5) Kemitraan antara sekolah/MGMP/AGSI dengan pihak terkait seperti ANRI, Museum, Direktorat Sejarah, atau lembaga lainnya perlu dijalin dan dipayungi oleh regulasi yang jelas atas dasar prinsip Pemajuan Kebudayaan; (6) Pemerintah Pusat dan Daerah perlu melibatkan sekolah dalam penyelenggaraan festival-festival/kegiatan lain yang berbasis Pemajuan Kebudayaan (7) Pembinaan terhadap Guru Sejarah dalam mengaktualisasikan perencanaan, pembelajaran, dan penilaian berbasis Pemajuan Kebudayaan perlu dilaksanakan secara berkesinambungan.

Setelah penyampaian, penyerahan dokumen masalah dan rekomendasi bidang MGMP diterima oleh Neng Dara Affiah (pengajar FISIP UIN Syarif Hidayatullah, anggota kebijakan Badan Akreditasi Nasional) untuk dikaji kembali oleh tim ahli sebagai bahan penyusunan strategi pemajuan kebudayaan.