Selasa, (13/10) bertempat di Griya Dewantara, Cipete, Jakarta Selatan, Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) melakukan pertemuan dengan Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Hadir dalam pertemuan itu Kepala Puskurbuk, Maman Fathurrohman, Ph.D, Presiden AGSI, Sumardiansyah Perdana Kusuma, Sekretaris dan Bendahara AGSI Pusat dan Perwakilan dari AGSI Provinsi DKI serta AGSI Banten.
Isi pertemuan terkait wacana reduksi mata pelajaran Sejarah Indonesia di SMA dan penghapusan di SMK yang terdapat dalam Draf Penyederhanaan Kurikulum dan Asesmen Nasional.
Harapan dan tuntutan dari Asosiasi Guru Sejarah Indonesia adalah: Kembalikan Posisi Mata Pelajaran Sejarah Indonesia dalam kelompok dasar sebagai mata Pelajaran wajib yang diajarkan untuk semua anak bangsa, disemua kelas (X,XI,XII) dan di semua jenjang (SMA, SMK, MA, MK).
Dalam tanggapannya, Kepala Puskurbuk mengatakan bahwasanya draf yang tersebar dipublik bersifat kajian internal dan belum final. “Kami nanti akan melibatkan publik untuk melihat respon dan masukan dari berbagai pihak”, terang pria asal Cilegon tersebut.
Sumardiansyah sendiri, selaku Presiden AGSI menyampaikan bahwasannya pelajaran Sejarah Indonesia bukan merupakan pilihan, tapi kewajiban yang harus diikuti oleh setiap anak bangsa.
“Sejarah Indonesia yang dibangun dari filsafat perrenialisme adalah bagian dari upaya penanaman karakter dan penguatan ideologi, melihat karakteristik bangsa ini berbeda daripada bangsa-bangsa lain. Sejarah adalah identitas dan alat pemersatu kita sebagai bangsa. Jika direduksi, apalagi dihilangkan, dikhawatirkan anak-anak kita akan kehilangan jati diri bangsanya”.
Pada akhirnya, dalam pertemuan selama 2 jam, AGSI turut menyerahkan dokumen yang berisikan pernyataan sikap, hasil rekomendasi, dan kajian tulisan terkait urgensi mata pelajaran sejarah. Sekaligus disepakati tiga poin dalam pertemuan itu:
Pertama, Masukan dan tuntutan AGSI untuk mengembalikan pelajaran Sejarah (Sejarah Indonesia) dalam kelompok dasar sebagai mata Pelajaran wajib yang diajarkan disemua kelas dan di semua jenjang untuk disampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta dibawa dalam kajian internal di Puskurbuk, dengan melibatkan para ahli dan organisasi profesi sejarah (AGSI, P3SI, PPSI, MSI, APPS), agar menjadi salah satu opsi dalam draf penyederhanaan kurikulum dan Asesmen Nasional.
Kedua, Adanya jaminan Puskurbuk bahwasannya draf rancangan penyederhanaan kurikulum dan asesmen nasional yang beredar saat ini tidak akan dijadikan keputusan final atau diimplementasikan sebelum dilakukan uji publik.
Ketiga, dalam uji publik, AGSI akan dilibatkan secara aktif dalam pembahasan dan pengkajian draf tersebut.
Notulis Oleh: Ahmad Rosadi AGSI Banten
