AGSI Berupaya Meletakkan Sultan Hamid II dalam Sejarah Republik Indonesia Secara Faktual

“Sejarawan boleh salah, tapi sejarawan tidak boleh berbohong”

Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) Pusat menyelenggarakan kembali webinar pada Ahad (4/7/2020) mengangkat tema “Menguak Tabir Sultan Hamid II dalam Sejarah Bangsa”. Narasumber yang dipilih sangat mumpuni, ada sejarawan Mohammad Iskandar dan Rushdy Hoesein, lalu ada peneliti lambing Garuda Pancasila Turiman Fachturahman. Lalu ada perspektif ilmu hukum lewat kehadiran dosen Universitas Muhammadiyah Pontianak Anshori Dimyati, dan ditutup dengan penyampaian dari Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan tahun 2004-2009  Meutia Farida Hatta.

Pembicara pertama Turiman Faturahman Nur menceritakan alur riset ilmiah sejarah lambang negara Elang Rajawali Garuda Pancasila. “Dapat kita lihat dari sketsa-sketsa yang saya bawa ini. Ada perbedaan jelas dari gambar desain Yamin dengan desain Garuda dari Sultan Hamid II.” Lalu, “Sudah jelas terdapat dalam buku yang ditulis oleh Hatta maupun Natsir bahwa desain buatan Sultan Hamid II lah yang memenangkan sayembara pembuatan lambang negara.”

Pembicara kedua Dr Muhammad Iskandar menggaris-bawahi bahwa fakta-fakta sejarah yang otentik sudah jelas mengenai peranan Sultan Hamid II merancang lambang negara. Pakar sejarah ini juga mengulas tetang Westerling dan APRA yang ditelitinya. Kata Iskandar, “Dalam kondisi Indonesia saat ini, sejarah perlu ditulis ulang. Tidak semata-mata perspektif Jawa dan sedikit dari Sumatera, tetapi juga dari imuan-ilmuan lokal-nasional lainnya di mana selama ini kurang tergali.”

Presiden AGSI Sumardiansyah Perdana Kusuma mengambil peran sebagai pemandu diskusi webinar. Pertanyaan-pertanyaan detail langsung diberikan kepada narasumber, termasuk kepada Rushdy Hoesein yang ditanya tentang latarbelakang militer Sultan Hamid II ketika tergabung dalam Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger (KNIL) dan hubungan Sultan Hamid II dengan Hamengkubuwono IX. Rushdy menjelaskan, “Sultan Hamid II dikenal sebagai pemimpin Bijeenkomst voor Federal Overleg (BFO). Beliau kuliah di THS (Technische Hoogeschool te Bandoeng, sekarang Institut Teknologi Bandung), walau tidak sampai selesai. Lalu pergi ke Belanda untuk belajar di Breda.” Lebih tepatnya Koninklijk Militaire Academie (KMA), sebuah akademi militer elit dan terkenal di Belanda.

Rushdy mengatakan, “Keberadaan Sultan Hamid II di KNIL sebelum masa kedatangan Jepang. Ketika lulus, Sultan Hamid II ditempatkan di Pulau Jawa, menikah di Malang Jawa Timur.  Beliau lolos dari Peristiwa Mandor di Kalimantan Barat, sementara ayahandanya (Sultan Syarif Muhammad Al-Qadrie, red.) tewas. Setelah zaman Jepang, terlibat dalam perundingan-perundingan awal di Belanda tahun 1946. Ada fotonya bersama perwakilan-perwakilan Indonesia non-republik, termasuk dengan Van de Kroon.” Selanjutnya, ketika perundingan Linggarjati dan Renville, Sultan Hamid II tidak ikut. Namun hadir ketika perundingan-perundingan di Makassar, Denpasar, lalu di Bandung. Sultan Hamid II terpilih jadi ketua BFO, waktu itu dalam pemilihan bersaing dengan Ida Anak Agung Gde Agung.

Sultan Hamid dengan jabatan penting sebagai wakil Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) berdasarkan konstitusi RIS 1949 dan selalu turut dalam perundingan-perundingan Malino, ini yang disebut Rushdy sebagai perundingan di Makassar. Lalu Denpasar, BFO, dan KMB di Indonesia dan Belanda Rushdy memberikan pandangannya tentang BFO. “Saya sepakat dengan Prof.Leirissa, bahwa peranan BFO sangat penting. Belanda mengutus perwakilan menemui Bung Karno dan Bung Hatta data ditahan di Bangka. Tujuannya untuk mengajak mengadaan KMB (Konfrensi Meja Bundar, red.) tanpa melibatkan konsep RI (Republik Indonesia, red.). kata Sukarno, “Kami tidak bisa berunding karena saat ini pemerintahan dipimpin Syafrudin. Lalu ketika Sultan Hamid II menuju Bung Hatta, kelihatan Hatta enggan, dan baru tertarik ketika Hamid berbicara bahwa ia juga ingin Belanda hengkang. Dan di sini lah ada peluang Konfrensi Inter Indonesia.”

Anshari Dimyati dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah berbicara setelah Rushdy. Anshari membuka dengan, “Perlu dipahami bahwa Sultan Hamid II adalah perancang lambing negara. Perlu diingat bahwa ketika RU merdeka tahun 1945 itu masih belum berbentuk ‘negara kesatuan’. Dalam proses setelah proklamasi, ada daerah-daerah yang mengakui dan kemudian bergabung dengan RI. Pada 1 September 1945 Surakarta merupakan kesultanan yang pertama kali bergabung, lalu pada 5 September 1945 Yogyakarta bergabung. Jadi kalau dibilang Sultan Hamid melalukan tindakan ‘makar’ tahun 1946, saat itu Sultan Hamid masih mencari jenazah ayahnya di Pontianak.”

Anshari melanjutkan, “Sultan Hamid II baru memainkan peran ketika sudah dilantik menjadi Sultan Pontianak, lalu diangkat menjadi pemimpin Daerah Istimewa Kalimantan Barat. Di BFO Sultan Hamid menggantikan Tengku Bahriun.” Lalu, “kita dapat melihat peranan BFO penting karena perundingan-perundingan antara Belanda dengan RI di Malino, Linggarjati, Denpasar mengalami jalan buntu. Dan kita dapat melihat peran BFO pada Konfrensi Inter Indonesia I di Yogyakarta dan Konfrensi Inter Indonesia II di Jakarta.” Terkait dengan lambang negara, “Pada 11 Februari 1950 Garuda awalnya adalah lambing negara RIS (Republik Indonesia Serikat, red.). Jadi sampai 1950 bentuk negara kesatuan belum ada. Lalu ketika terjadilah mosi integral Natsir, baru lahirlah NKRI dengan konstitusinya UUDS (Undang-undang Dasar Sementara, red.).”

Perundingan Malino yang dimaksud adalah sebuah konferensi yang berlangsung pada tanggal 15 Juli – 25 Juli 1946 di Kota Malino, Sulawesi Selatan dengan tujuan membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah-daerah di Indonesia bagian Timur. Perundingan Linggarjati aadalah perundingan antara Indonesia dan Belanda untuk membahas soal status kemerdekaan Indonesia. Namun pada akhirnya justru pihak Belanda mengkhianati isi perjanjian tersebut. Perundingan Linggarjati dilakukan pada tanggal 11-15 November 1946. Dan Konfrensi Denpasar dimana Belanda mengadakan ini pada 18 hingga 24 Desember 1946. Konderensi ini juga dihadiri wakil negara federal bentukan Belanda. Konferensi ini membentuk Negara Indonesia Timur (NIT) yang direncanakan belanda sebagai tandingan dari negara Indonesia.

Anshari sempat menjawab juga pertanyaan Sumardiansyah tentang peluang Sultan Hamid II diangkat sebagai pahlawan nasional dari Kalimantan Barat namun ada kendala statusnya sebagai terhukum. “Dalam pledoinya, Sultan Hamid menyampaikan “Saya bukan menolak negara kesatuan. Tapi dalam pembuatan UUD saya tidak diberikan kewenangan untuk melakukan amandemen. Tentu saya perlu waktu untuk menyampaikan ke Daerah Istimewa Kalimantan Barat. Apabila telah dibahas dan disetujui oleh Kalimantan Barat tentu saya akan dengan senang hati menerima negara kesatuan.” Jadi Sultan Hamid II telah tiga kali ditahan. Pertama tahun 1942-1945 oleh Jepang, kedua tahun 1950-1958 atas perintah Jaksa Agung Tirtawinata kemudian masa tahanan dikurangi tiga tahun, dan ketiga pada 1962-1969 yang ditahan tanpa peradilan. Kalau saat itu ada pengadilan Hak Asasi Manusia, dapat dikatakan pemerintah RI telah melakukan pelanggaran HAM.” Sebagai dosen fakultas hukum dan menulis tesis berjudul ‘Delik Terhadap Keamanan Negara (Makar) di Indonesia” (Suatu Analisis Yuridis Normatif pada Studi Kasus Sultan Hamid II), di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Anshari memberikan insight yang menarik dalam mencoba meletakkan posisi Sultan Hamid II dalam sejarah nasional Indonesia periode revolusi fisik 1945-1949.

Pada bagian sesi akhir webinar, suatu hal yang menarik ketika Meutia Farida Hatta hadir. Meutia mengajak guru-guru sejarah untuk terus banyak membaca. Sebab sekarang tinggal klik, naskah-naskah terbuka lebar. Namun menurutnya, “Harus di akui ada juga guru besar sejarah yg belum siap membaca literasi terbuka tentang Sultan Hamid II.”

Meutia Farida Hatta

Akhirnya, perlu dipahami bahwa Sultan Hamid II tidak pernah menerima “over commando” dari Raymond Westerling. Dan bahwa penahanan terhadap Sultan Hamid II pada 1950-1958 dan 1962-1965 merupakan suatu ‘Peradilan Politik’, bahkan pada penahanan 1962-1965 penahanan dilakukan tanpa proses peradilan.   (Ahmad Muttaqin)

Ditulis pada Berita AGSI | Tag , | Tinggalkan komentar

Webinar AGSI Banten Angkat Revolusi 1926 di Banten dalam Konteks Sejarah Loka

Serang – Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) Banten menyelenggarakan webinar berjudul “Revolusi 1926 di Banten: Pemberontakan Komunis atau Perang Sabil?” pada Senin (29/6/2020). Perhelatan webinar menggunakan aplikasi Zoom AGSI serta disiarkan live melalui channel youtube Asosiasi Guru Sejarah Indonesia. Pendaftar yang membludak membuat para peserta yang tergabung di Zoom hanya sebatas 500 orang dan selebihnya menyaksikan lewat youtube. Tercatat 1956 orang yang mengisi formulir pendaftaran dan selama webinar berlangsung 1500an absensi peserta diisi.
Mengangkat Sejarah Lokal Banten
Ketua AGSI Banten Abdul Somad menyampaikan dalam sambutan, “Kami AGSI Banten bukan berdasarkan polemik RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dan bukan berdasarkan Webinar oleh AGSI dengan AGPPKNI yang mengambil tema ‘Komunisme sebagai ancaman terbesar Indonesia’. Tetapi pemilihan tema berdasarkan ketertarikan guru-guru sejarah Banten terhadap sejarah lokal Banten, seperti peristiwa revolusi 1926 yang memiliki dua sudut pandang yang berbeda yaitu peristiwa revolusi 1926 dianggap pemberontakan komunis tetapi berdasarkan penelitian terbaru bawah peristiwa revolusi 1926 adalah perang sabil untuk melawan kolonialisme, sehingga diperlukan sebuah tinjauan kritis.”

Presiden AGSI Sumardiansyah Perdana Kusuma dalam sambutannya menyatakan, “Saya mengapresiasi AGSI Banten yang menggunakan atau mengankat tema kontroversial. Saya sendiri dalam membahas penganut paham komunis di Indonesia atau di Hindia Belanda ini dengan sebutan ‘orang-orang kiri’” Sumardiansyah melanjutkan, “ada beberapa poin penting. Pertama, pembelajaran sejarah dalam pembahasannya menggunakan hal atau peristiwa yang mutakhir, bukan yang terakhir. Untuk itulah dalam pembelajaran perlu pendekatan “pedagogik kritis. Sehingga kita tahu bahwa teks akan terlepas dari maknanya kalau tidak mengaitkan dengan konteksnya. Kedua, faktanya, ‘orang-orang kiri’ punya kontribusi dalam perjuangan bangsa Indonesia. Tapi tolong dibedakan antara Revolusi 1926 dengan pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) tahun 1948 dan tahun 1965. Dan ketiga, ketika mengaitkannya dengan pemahaman Islam, Ali Syariati pernah merumuskan bahwa ‘Islam’ dapat digunakan sebagai sarana perjuangan. Itulah yang disebut ‘Islam yang progresif’.

Sikap AGSI Terkait RUU HIP
Sikap AGSI secara tegas menolak Rancangan Undang-undang (RUU) HIP. “Kami menganggap RUU HIP ahistoris, karena tidak melihat konsensus Pancasila yang ditetapkan 18 Agustus 1945.” kata Sumardiansyah. “Selain itu ada masalah yang jauh lebih krusial saat ini, yaitu menangani pendemi covid19. Dan terakhir RUU HIP tidak mengakomodir Tap.MPR no.XXV Tahun 1966 yang menegaskan pelarangan paham marxisme-leninisme.”
Sumardiansyah berpesan, “Pada titik menghadirkan kajian ilmiah, disitulah webinar AGSI hadir. Tujuannya adalah membangun keutuhan Republik melalui sarana dialog, sehingga hasilnya terhadap guru-guru sejarah menjadi memiliki karakter dan memiliki pandangan yang jernih.”

Pemberontakan Komunis atau Perang Sabil?
Pada sesi pertama webinar, moderator Erwin Supriatna langsung to the point bertanya kepada Bonnie Triyana, “Bagaimana komentar Kang Bonnie terhadap judul webinar kami, apakah dapat ditarik pertanyaan seperti demikian?” Bonnie menjawab, “Guru sejarah adalah ujung tombak dalam pembelajaran sejarah. Kalian adalah orang-orang yang pertama kali menyampaikan fakta dari peristiwa sejarah langsung kepada anak didik, ya walaupun seminggu dua jam pelajaran juga apa cukup?” lalu, “ya apabila ditanya revolusi 1926 itu pemberontakan komunis atau perang sabil, dua-duanya benar.”

“Kalau untuk PKI sendiri sudah dibubarkan dan sudah tidak ada semenjak 12 Maret 1966. Namun karena kita selalu punya trauma. Karena dipengaruhi oleh perspektif pasca pemberontakan 1965, yang diwarnai penculikan dan pembunuhan jendral-jendral maka kita sering lupa bahwa Banten ini memang hotspot atau daerah panas perlawanan terhadap penguasa kolonial.” Bonnie melanjutkan, “coba kita lihat, pada 1854 ada pemberontakan KH Wakhia. Pada 1888 ada yang dikenal pemberontakan petani Banten. Pada 1926 ada pemberontakan komunis. Dan 1946 terjadi revolusi sosial. Untuk pemberontakan 1888 berdasarkan catatan sejarah kita dapat melihatnya dari macam-macam (perspektif – red.), ada faktor gunung meletus, ada pengikut tariqat, ada motivasi membangkitkan kesultanan, serta ada faktor pajak di situ.”

Berdasarkan pemahaman bahwa Banten sebagai hotspot, pemerintah kolonial memperketat pengawasan terhadap ‘muhammadans’ – sebutan bagi orang-orang Islam saat itu – di Banten. Karena protes dan keresahan rakyat Banten sudah tertahan lama.
Bonnie menegaskan, “Saya ingin mengajak kita mengamati Revolusi 1926 itu juga dikaitkan dengan konteks dunia. Pertama, Sarekat Islam (SI) Banten berkembang luas. Dimana berdasarkan keputusan Central Sarekat Islam pada 1916, tiap-tiap SI di daerah mempunyai sifat otonom. Kedua, Hasan Djajadiningrat juga seorang anggota bahkan Ketua SI Banten sekaligus anggota ISDV (Indiche Social Democratie Vereening – red.). Ketiga, di daerah Labuan berkembang pesat keanggotaan SI sebagaimana juga berkembang pesat di Serang. Keempat, SI di Semarang menjadi progresif. Henk Sneevliet ikut Kongres SI pada 1916. Di SI Semarang pun Sneevliet diminta menjadi wakil organisasi SI untuk cabang Eropa. Kelima, ujicoba pendekatan ISDV ke Indische Partij tidak berhasil karena Indische Partij bersifat elitis.”

Lebih spesifik lagi tentang persinggungan PKI dengan tokoh-tokoh ummat Islam di Banten, Bonnie menyampaikan, “dalam tujuan melawan kolonialisme, persinggungan itu tidak ada yang aneh.” Lebih lanjut, “bahkan dalam surat Sutan Sjahrir kepada istrinya, Sjahrir menuliskan orang-orang komunis asal Banten dan Minangkabau yang dibuang ke Digul berbeda dengan kaum komunis di Eropa. Mereka melawan karena melawan penjajahan atas dasar sentimen anti-kolonialisme.” Lalu, “Jadi buat saya jelas orang-orang yang terlibat pemberontakan 1926-1927 dan dibuang ke Boven Digul tidak membaca karya-karya Marx.”

Mufti Ali kemudian menjadi narasumber berikutnya. Ia menekankan, “Dalam pemberontakan atau revolusi 1926 kita sering membahas tokoh sentralnya, yaitu Kyai Tubagus Achmad Khatib. Tapi kita kurang mengetahui bahwa sosok yang jauh lebih penting dan sentral adalah Kyai Asnawi dari Caringin..” Mufti melanjutkan, “Jadi beliau lah (Kyai Asnawi dari Caringin – red.) yang berperan sebagai ideologi Revolusi 1926. Dan dengan demikian Revolusi 1926 dapat dikategorikan sebagai Perang Sabil.”

“Dari tahun 1920 sudah ada wacana PKI untuk bekerjasama dengan Islam. Dan saya menemukan catatan bahwa SI Banten anggotanya meningkat 16.000 orang dalam waktu 5 tahun. Namun, ulama-ulama di Banten dalam posisi tidak dari awal teryakinkan dengan ide-ide SI di Banten. Dan sosok Kyai Asnawi dari Caringin apabila akan mengambil keputusan tentu bukan bertanya kepada Tubagus Alipan atau Achmad Bassaif tapi kepada anak menantu. Dalam hal ini menantu beliau adalah Tubagus Achmad Khatib.”
Mufti melanjutkan, “Langkah pintar dari pihak PKI adalah mengutus Achmad Bassaif ke Achmad Khatib, Ki Adeng, dan Ki Med untuk bergabung dengan agenda PKI. Achmad Bassaif ini seorang keturunan Arab, dan ibundanya berasal dari Banten. Achmad Bassaif sendiri mendapatkan surat resmi dari PKI dan dalam mengajak tokoh-tokoh ulama di Banten, ia menghindari perbedaan-perbedaan yang prinsip dari komunisme dan ajaran Islam.”

Mufti menekankan keterkaitan antara ketokohan ulama dengan ummat Islam para pengikut tariqotnya. Mufti bahkan mengusulkan istilahnya sendiri, “dapat dibilang sangat menyatu antara ummat Islam dengan pemimpin ulama-ulamanya. Dapat dibilang ‘nyementif’, saking sangat merekat religiusitasnya.”

Mengecek Keterkaitan dan Titik Temu Kepentingan Politis
Sesi tanya jawab dibuka sebanyak dua sesi. Sesi pertama dimulai dari pertanyaan Odie el Hasan dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Banten menanyakan apakah PKI saja yang paling menonjol pada Revolusi 1926. Lalu Febry Satya menanyakan mengapa Tan Malaka tidak merestui Revolusi 1926. Dan Melani Agustin dari live youtube bertanya, jika komunisme berbeda dengan Islam mengapa bisa bergabung.

Bonnie menjawab tentang alasan Tan Malaka tidak merestui. “Jadi marxisme itu ilmu pengetahuan. Komunisme juga ilmu pengetahuan. Revolusi juga ada tahapannya, jadi ada kondisi prasyarat objektif dari masyarakat untuk revolusi bisa meletus. Menurut Tan Malaka kondisinya belum mencapai tahap itu.” Kemudian, “ misalkan satu, ketidakpercayaan terhadap pemimpin. Kedua, rakyat merasa kecewa. Ketiga adanya suatu organisasi yang memimpin massa untuk aksi. Ketidakpercayaan sudah ada, organisasi yang memimpin sudah ada, namun rakyat belum mencapai titik tertinggi kekecewaannya. Kritik Tan Malaka ada dalam bukunya ‘Massa Aksi’.”

“Saya agak berbeda sedikit dengan Kang Mufti untuk tokoh Achmad Bassaif yang berusaha meyakinkan keluarga Caringin. Saya pikir dalam konteks 1926 dan tradisi memberontak rakyat Banten, tidaklah aneh kalau tokoh seperti Kyai Asnawi dari Caringin memberikan doa atau bahkan wafak kepada massa untuk melawan pemerintah kolonial. Karena kita dapat melihat kekecewaan-kekecewaan rakyat.”

Lalu menjawab persinggungan komunisme dan Islam, sebenarnya bukan hal yang aneh. Kepentingannya melawan otoritas kolonial, yang kemudian membuat tokoh-tokoh Islam yang berlabuh dengan satu perahu yang sama dengan kaum-kau

m ‘kiri’. Memang kita sulit membayangkan ;’jiwa zaman’ nya. Jadi titik temunya kepentingan politis, dan kemudian murni politik praktis. Saya sih setuju dengan istilah dari Dawam Rahardjo, ini kamu komunis dan tokoh-tokoh Islam ‘ketemu di tengah jalan’.”

Mufti Ali menjawab, “Kalau menjawab apakah hanya ada gerakan komunis pada 1926, tentu tidak. Tidak hanya satu-satunya SI Merah, atau yang nanti menjadi PKI, yang menancapkan pergerakannya di Banten. Jadi saya punya semacam teori sendiri bahwa paham komunisme yang dibawa Tan Malaka tidak laku di Banten.” Lalu, “ Jadi Tubagus Achmad Khatib sebagai Residen Banten pasca kemerdekaan tidak galak terhadap Ce Mamat tapi beliau tidak setuju terhadap pemikiran-pemikiran Ce Mamat, beliau mendepak Ce Mamat dan Tubagus Alipan.” Dan “Melihat kondisi Pemberontakan Komunis tahun 1948 dan 1965, saya tidak menemukan ada gejolak di Banten yang bereaksi terhadap gerakan komunis tersebut. Karena memang tokoh-tokoh ulama tidak ada yang di belakang pemberontakan-pemberontakan itu di Banten.”

 

Mufti mengelaborasi, “terkait dengan gerakan-gerakan semasa 1945, konteksnya adalah Banten berada di belakang Republik (Indonesia – red.). Bisa dibayangkan pasukan Hizbulloh dari Bogor Barat yang merupakan tentara non-organik bergabung dengan Brigade Tirtayasa karena melihat sosok Tubagus Achmad Khatib.” Mufti meyakinkan, “Sebaran pengaruh dan jaringan dari murid-murid Kyai Asnawi dari Caringin memang begitu kuat, karena ia secara organisasi tariqot memang seorang mursyid. Militansi pengikut taqriqot ini lain, dan itulah yang saya pikir luput dari pengamatan Michael C.William, karena saya anggap C. Wiliiam tidak mengerti alam pikiran dan hati orang Banten.”

Penegasan dari Mufti Ali meyakinkan kita bahwa pergerakan sosial di Banten, khususnya Revolusi 1926 sampai Era Kemerdekaan 1945 tidak dapat dilepaskan dari kharisma serta otoritas Kyai, yang pasca keruntuhan Kesultanan Banten menerima ‘tongkat otoritas’ baik secara spiritual maupun intelektual bagi ummat muslim.

Pada sesi kedua ada pernyataan dari Nur Indah dari SMAN 1 Bukittinggi. Lalu ada pertanyaan dari Marian Afif tentang hakikat membahayakan dari PKI, dan Panji Saputra dari Yogyakarta, tentang apakah ada keterlibatan Mathaul Anwar dalam Revolusi 1926.

Mufti menerangkan, “Saya sedang meneliti Kyai Mas Abdurrohman sebagai tokoh pendiri Mathaul Anwar, jadi cukup mengetahui. Secara organisasi Mathaul Anwar tidak terlibat, tapi secara orang per orang banyak sekali orang Mathaul Anwar yang terlibat dalam Revolusi 1926. Bahwa dalam penumpasan oleh pasukan Belanda salah seorang tokoh Mathaul Anwar, salah satu tokoh Mathaul Anwar juga tewas ditembak oleh pasukan Belanda.” Lalu, dari unsur bahaya PKI, “saya melihat Pemerintah Kolonial melakukan tindakan pre-emptive dengan membatasi pemberontakan. Untuk partisipan Revolusi 1926, sampai 99% terkait dengan Kyai Asnawi dari Caringin.”

Closing statement dari Bonnie Triyana, “Yang terpenting dalam pembelajaran sejarah, ketika menjelaskan ‘sejarah gerakan kiri’ baik di Banten maupun Hindia Belanda ada konteks historis yang perlu dijelaskan. Tujuan belajar sejarah yang pertama menurut saya adalah menciptakan daya pikir kritis pada anak didik kita, sehingga mampu berpikir secara logis dan rasional.”

Closing statement dari Mufti Ali, “Saya menolak anggapan bahwa orang Banten itu penuh dengan dunia mistisisme dan perdukunan. Stigma negatif ini menyesatkan, karena masa Kesultanan Banten menjalin kerjasama dan kantor dagang internasional. Hanya saat Banten didominasi oleh ‘orang-orang luar’ pasca kemerdekaan maka muncul stigma-stigma negatif. Ini juga kritik terhadap peneliti-peneliti Barat yang meneliti Banten dari ‘luar’.”
(Ahmad Muttaqin, Pengurus AGSI Banten)

Ditulis pada Berita AGSI, Uncategorized | Tag , , , , , , | Tinggalkan komentar

Sila Download Panduan Penulisan Buku dan Jurnal Asosiasi Guru Sejarah Indonesia

PANDUAN PENULISAN BUKU AGSI

PANDUAN PENULISAN JURNAL AGSI

Ditulis pada Uncategorized | Tinggalkan komentar

Talkshow AGSI: Kiprah Perempuan Dalam Kancah Pengajaran Sejarah

Flyer Kiprah Perempuan dalam Pengajaran Sejarah

Berbicara tentang peran perempuan dalam sejarah, kebanyakan orang mungkin hanya mengingat dan mengetahui segelintir nama yang pernah berjasa dalam membangun dan memberi warna perjalanan sejarah bangsa ini. Kita tidak bisa pungkiri bahwa sebenarnya perempuan bukan tidak ada sama sekali kiprahnya dalam sejarah panjang bangsa Indonesia. Sejarah mencatat tentang kisah Kartini, Cut Nyak Dhien, Dewi Sartika, K’tut Tantri dan lain sebagainya. Perjuangan mereka dijadikan bukti bahwa perempuan punya kiprah dalam sejarah yang bisa diambil hikmahnya, diteladani dan dicontoh semangatnya. Sejarah juga mencatat banyak pemimpin perempuan di masa lalu, contohnya Ratu Boko. Lanjutkan membaca

Ditulis pada Uncategorized | Tinggalkan komentar

IKASA-UNJ Gelar Diskusi Kartu Prakerja di Tengah Pendemi

Diskusi Dari Ikasa “Kartu Pra Kerja di Tengah Pendemi, Perlukah?”

Ikatan Keluarga Besar Sejarah Universitas Negeri Jakarta (IKASA-UNJ) menggelar diskusi berjudul “Perlukah Kartu Prakerja di Tengah Pandemi” secara online pada Minggu (26/4/2020). IKASA-UNJ menghadirkan Tenaga Ahli Utama Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani, dan Guru Sejarah Aji Tri Wikongko.

Lanjutkan membaca

Ditulis pada Uncategorized | Tinggalkan komentar

Covid-19: Presiden AGSI Minta Pemerintah Perhatikan Nasib Guru Honorer dan Swasta

Imbas dari penyebaran wabah Covid-19 membuat aktivitas di dunia pendidikan, dari mulai Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai Perguruan Tinggi ikut terganggu. Semua institusi pendidikan di daerah yang terdampak Covid-19 harus diliburkan. Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dengan memanfaatkan teknologi menjadi pilihan utama yang digunakan untuk menjaga agar pelayanan pendidikan tetap berjalan. Untuk hal ini Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) mengapresiasi Pemerintah yang sudah sangat tanggap dengan menerbitkan berbagai regulasi serta juknis yang mengarahkan kepada implementasi PJJ, termasuk dihapuskannya Ujian Nasional sehingga memberikan kemerdekaan kepada sekolah untuk menentukan kelulusan peserta didiknya melalui berbagai penilaian autentik oleh guru, ujar Sumardiansyah selaku Presiden AGSI. 

Sumardiansyah dalam Forum Silaturahmi Organisasi Profesi bersama Mendikbud

Pada kesempatan yang sama, Sumardiansyah juga mengingatkan pemerintah akan nasib guru honorer dan swasta ditengah Covid-19. Berdasarkan data dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019 terdapat sekitar 3.017.296 guru di Indonesia, sebanyak 2.114.765 berada disekolah negeri, lalu sebanyak 902.531 berada disekolah swasta, kemudian sebanyak 735.825 adalah guru honorer. Hal ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah, terutama nasib guru honorer dan swasta yang pendapatannya masih sangat minim.

Padahal sejauh ini di masyarakat marak berbagai inisiasi bantuan terhadap tenaga medis, ojol, buruh, pekerja seni, dan lain-lain. Namun inisiasi bantuan yang mengarah kepada nasib guru honorer dan swasta, terutama mereka yang berasal dari daerah-daerah atau sekolah swasta kecil yang menyasar golongan masyarakat kurang mampu, masih belum ditemukan.

Sumardiansyah bersama Dirjen dan Direktur GTK

“Jangan sampai kita mendengar ditengah Covid-19 ada guru yang mengeluh terjadi pemotongan, keterlambatan, atau bahkan tidak dibayarkan hak-haknya oleh pemerintah maupun Yayasan, begitu juga tunjangan profesi atau tunjangan lain yang menjadi hak guru harus segera dipastikan dan dipercepat pencairannya, di semua daerah serta di semua sekolah negeri maupun swasta”, tegas Sumardiansyah.

 

 

Ditulis pada Uncategorized | Tinggalkan komentar

Insiden SMPN 1 Turi, Presiden AGSI Minta Aparat Bijak dan Proporsional

Dunia pendidikan kembali berduka menyusul insiden yang mengakibatkan hilangnya korban jiwa dalam kegiatan kepramukaan Susur Sungai Sempor di SMPN 1 Turi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dilansir dari lokasi kejadian, sebanyak 10 orang meninggal dan 23 orang mengalami luka-luka. Dalam kejadian ini tiga orang Guru Pembina Pramuka berinisial IYA (36), DS (58), dan RY (58) dinyatakan sebagai tersangka oleh kepolisian, Jumat (21/2/2020).

Menanggapi insiden tersebut Presiden Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Sumardiansyah Perdana Kusuma menyampaikan ungkapan duka atas musibah yang menimpa warga SMPN 1 Turi di kegiatan Susur Sungai Sempor, Yogyakarta. Dalam kesempatan yang sama ia juga mengkritisi berita yang viral di media sosial atas perlakuan polisi terhadap para pelaku yang notabenenya adalah Guru.

Menurut Sumardiansyah, Polisi agar bersikap bijak dan proporsional. “Hukum silakan ditegakan tapi tolong agar lebih berhati-hati dalam memberlakukan Guru, terutama dari sisi etika” tegas Doktor bidang Kurikulum lulusan UNJ ini. Lanjutkan membaca

Ditulis pada Uncategorized | Tinggalkan komentar

Resume Rapat Terbatas AGSI 12 Februari 2020

Sila Download Resume Rapat Terbatas AGSI 12/02/2020

RESUME RAPAT TERBATAS AGSI 12 Februari 2020-1

Ditulis pada Uncategorized | Tinggalkan komentar

MENGEJA PEMIKIRAN PENDIDIKAN INDONESIA SENTRIS ENGKU SJAFEI

Tulisan ini dibuat sebagai pengantar pada buku Mengeja Sejarah yang diinisiasi oleh Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) Provinsi Sumatera Utara. Sebuah hal menarik bisa menuliskan kisah perjalanan Engku Mohammad Sjafei terutama kaitannya dengan kiprah dan pemikiran beliau di dunia Pendidikan. Khazanah pemikiran Pendidikan indonesiasentris yang lahir dari para tokoh bangsa patut untuk diangkat dan diteguhkan keberadaannya.

MENGEJA PEMIKIRAN ENGKU MOHAMMAD SJAFEI

Ditulis pada Catatan dan Artikel Presiden AGSI | Tinggalkan komentar

JEJAK PERADABAN DI KAWASAN KARST SANGKULIRANG

Tulisan ini merupakan rangkuman pengalaman dan literasi mengenai Kawasan Karst Sangkulirang Mangkalihat yang dijelajahi oleh penulis Bersama komunitas Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 5-7 Oktober 2019. Selamat berliterasi sejarah!

Jejak Peradaban di Kawasan Karst Sangkulirang Mangkalihat

Ditulis pada Catatan dan Artikel Presiden AGSI | Tinggalkan komentar